Oh Papua

Papua atau dulu yang dikenal dengan Irian Barat telah kembali ke NKRI selama 50 Tahun, sejak 1 Mei 1963. Saat itu, bendera PBB diturunkan dan secara resmi bendera Merah Putih berkibar di tanah Papua.
Namun, usia emas ini masih menyimpan sejumlah persoalan serius yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesenjangan di Papua.

Untuk melihat kenyataan di Papua, sebetulnya keadaan pasar tradisional bisa memberikan gambaran seperti apa sebenarnya ekonomi rakyat kecil di Papua. Ketika menyusuri Pasar Boswezen di Kota Sorong, semua kegiatan perdagangan berjalan seperti pasar lainnya. Namun kalau sedikit cermat, sesungguhnya ada pemandangan yang cukup mengejutkan karena hampir semua pedagang tidak ada yang asli Papua. Kalaupun ada, mama Papua hanya berdagang sirih, pinang, pisang, atau buah-buahan lainnya.

Begitu juga, toko kelontong atau kawasan pertokoan di pinggiran jalan yang nyaris dikuasai suku Nusantara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Orang asli Papua sendiri sebenarnya tidak mempersoalkan wilayahnya menjadi tempat hidup orang yang datang dari berbagai daerah. Namun, hal ini juga berpotensi menjadi tidak adil, jika semua sendi kehidupan ekonomi, sosial, birokrasi, dan politik dikuasai orang non-Papua di tanah Papua.

Tentu keterlaluan ketika hotel di Kota Sorong nyaris tidak mempekerjakan satu orang asli Papua pun. Ternyata hal yang sama juga terjadi di kantor perwakilan BUMN di Sorong. "Coba saja ke mal, terus hitung orang asli Papua yang masuk, kemudian lihat membeli apa? Paling dia tenteng satu kantung kecil atau tidak sama sekali. Itu kenyataan yang terjadi saat ini," jelas anggota MRP Papua Barat, Wolas Krenak ketika berbincang santai dengan SH.

Wolas yang juga wartawan senior ini menuturkan, semula UU Otsus diharapkan ada keberpihakan terhadap orang Papua. Namun sampai saat ini, kalau terkait orang asli Papua hanya gubernur, wakil gubernur, dan MRP yang direalisasikan.

Di bidang politik, sebagai contoh sederhana, tanah Papua memiliki 13 kursi DPR, yakni 10 kursi DPR untuk Papua dan tiga kursi DPR Papua Barat. Dari 13 kursi ini, praktis hanya tiga sampai empat kursi yang diisi orang asli Papua. Untuk itu, tidak mengherankan kalau orang Papua merasa diabaikan karena dibiarkan tidak berdaya untuk bersaing dengan sesama anak bangsa dari daerah lain.

"Kami memang tidak diberdayakan secara baik. Kami tidak menjadi tuan, tapi menjadi penonton miskin di tanah yang kaya ini. Tolong perhatikan rakyat kecil. Kami selalu ribut karena memang tidak sejahtera," ujar Ibu Amelia dengan suara lantang ketika diberi kesempatan berbicara dalam seminar "Mau Ke Mana Papua?" di Kota Sorong pada 1 Mei lalu.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Posted in: Opini