"Dokter usir pasien karena rumah sakit repot kasih makan" adalah judul berita di tribun makasar beberapa waktu lalu.Sebenarnya kasus ini satu dari ribuan kasus yang tidak terungkap menjelang berlakunya Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dijalankan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Kesehatan Januari 2014 nanti.
Pasien umum saja yang bisa bayar diusir seperti ini. Bagaimana dengan rakyat Indonesia yang akan diurus oleh BPJS-Kesehatan nantinya? BPJS yang menggunakan sistim asuransi "sosial" dan "gotong royong" itu sudah diatur bahwa, 86 juta orang miskin dalam daftar PBI (Penerima Bantuan Tunai) preminya akan dibayar oleh pemerintah sebesar Rp 25.500/org/bulan. Tapi kalau sakitnya berat seperti jantung dan cancer, tetap harus bayar lagi sendiri (co-sharing).Kalau gak mampu bayar? Sudah pasti tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Lebih dahsyat lagi, BPJS yang barusan dilaunching Presiden SBY di Jawa Barat beberapa waktu lalu ini juga seluruh rakyat Indonesia yang tidak masuk daftar PBI wajib bayar iuran. Iuran premi dipotong setiap bulan sebesar satu persen dari dari upah dan gaji buruh formal ditambah 4 persen wajib dibayar oleh pengusaha. Sedangkan rakyat dan pekerja informal (asongan, petani, nelayan termasuk keluarga buruh dll) wajib bayar Rp 25.500/org/bulan. Apakah setelah bayar iuran premi, semua dilayani gratis kalau sakit? Tidak juga! Kalau sakitnya berat seperti jantung dan cancer, tetap harus bayar lagi sendiri (co-sharing). Kalau gak mampu bayar? Sudah pasti tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena INA-CBG, sebagai sistim kendali biaya yang digunakan BPJS sengaja diciptakan untuk membatasi pembiayaan yang boleh ditanggung oleh BPJS.
INA-CBG ini sedang diuji coba di Jakarta dalam sistim Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tanpa sepengetahuan Gubernur Jokowi, KJS telah dibajak oleh PT Askes, sehingga program kerakyatan Jokowi yang seharus membebaskan semua biaya kesehatan, oleh INA CGB dibatasi hanya penyakit dan obat tertentu saja yang dibayar oleh PT Askes yang sekarang mengelola ratusan milyaran dana KJS. Akibatnya, ribuan pasien miskin kecele dengan janji Jokowi. Rakyat harus bayar biaya yang tidak ditanggung PT Askes(yg bakal jadi BPJS) dengan INA CBG adalah seperti obat dan alat kesehatan tertentu. Jumlah obat dibatasi per hari. Rawat inap hanya 3 hari saja. Ronsen dibatasi hanya Rp 250 ribu. Biaya perhari dibatasi hanya Rp 100 ribu dalam KJS. Upah dokter,-- hehehehe dibawah gaji sopir Trans Jakarta.
Untuk memaksakan citra populisnya dan menyenangkan hati Gubernur Jokowi, si Wakil Gubernur Ahok mengintimidasi dokter dan rumah-rumah sakit agar menggratiskan pasien miskin, padahal dia tahu pembatasan INA CBG yang dijalankan oleh PT Askes.
Bagi Jokowi KJS sudah menggratiskan seluruh rakyat DKI Jakarta jadi tidak perlu lagi BPJS. Sebaliknya bagi PT Askes, Ahok dan Kemenkes 2014, Jakarta yang paling siap diambil alih BPJS. Kasihan si Calon Presiden 2014 ini. Ketulusan dalam melayani rakyat digergaji oleh orang2 dekatnya.
Kembali ke BPJS 2014 nanti,---presiden dan Menkes sedang menyiapkan perangkat hukum perpres dan permen untuk melengkapi BPJS.
Mengapa presiden, semua anggota DPR, LSM, Intelektual dan media massa mendiamkan dan mendukung semua ini sampai membiarkan rakyat menjadi sapi perah BPJS? Sudah jadi rahasia umum bahwa uang dapat membungkam mereka semua
Kemana uang BPJS akan mengalir? Jawabannya seperti diwakili oleh intelektual terhormat dan santun seperti Faisal Basri : uang BPJS dari iuran premi rakyat, potongan upah buruh dan dana APBN buat PBI dikumpulkan untuk menjalankan ekonomi nasional lewat investasi diberbagai bidang.
Ini juga yang disebut Megawati dan PDIP nya dengan "Gotong Royong", yaitu duit rakyat dipakai menopang investasi.
Apakah ekonomi nasional yang akan diberdayakan dengan investasi itu? Sejak dari Undang-undangnya sudah tertulis bahwa BPJS bisa bekerjasama dengan semua pihak termasuk asing. Apakah bisa dipertanggung jawabkan penggunaan keuangan BPJS? Sejak dari undang-undangnya ditegaskan bahwa BPJS hanya bisa diaudit oleh auditor independen bukan negara. Mengapa gerakan buruh mendukung? Karena ditipu oleh elit elit buruh yang dipelihara oleh funding2 asing seperti ACIL dari Amerika, FNS dari Jerman dll.
Mengapa funding2 asing itu mendukung BPJS? Menurut ekonom muda, Salamuddin Daeng karena ada kepentingan Amerika dan Eropah untuk menyelamatkan dirinya dari krisis global, uang BPJS dipakai untuk menopang roda ekonomi barat dari keruntuhan. Menurut Ekonom senior, Sri Edi Swasono, demikianlah tujuan dari pengkhianatan lewat amandemen terhadap UUD'45. Negara melucuti kekuasaannya dan menyerahkan hidup matinya ditangan bisnis asuransi yang dikendalikan oleh sistim global.
Sepertinya ada destruksi sistimatis dan bertahap dari dalam terhadap sistim kesehatan yang akan mendeskreditkan profesi dokter, RS dan pemerintah. BPJS adalah karpet merah bagi bisnis kesehatan internasional yang sudah terbuka seperti sekarang bagi dokter, obat dan RS asing. Lengkaplah sudah. Rakyat dihisap lewat BPJS. Kalau sakit berat, bayar co sharing. Kalau tidak mampu silahkan mati.
Fasilitas kesehatan yang minim ditimpa dengan BPJS yang membatasi pembiayaan pelayanan, menyuburkan RS dan dokter asing, dengan konsep tidak perlu lagi ke singapura dan malaysia. Lebih jauh lagi, semua RS pemerintah harus diswastakan kalau mau bersaing, atas nama persaingan global. Pemerintah dan DPR dimana? O mereka menjadi admintratif penerima success fee menggolkan SJSN dan BPJS untuk kepentingan global. Karena 2014 butuh uang banyak dalam pemilu yang akan memilih koruptor-koruptor baru di DPR dan pemerintahan!
Powered by Telkomsel BlackBerry®
0 komentar:
Posting Komentar